Tugas Etika Profesi (Pelanggaran Kode Etik)

Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Apabila anggota kelompok profesi itu menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring perkembangan zaman. Kode etik profesi merupakan pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

Jadi pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.

Tujuan Kode Etik Profesi

     a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.

     b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.

     c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

     d. Untuk meningkatkan mutu profesi.

     e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

     f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

     g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

     h. Menentukan baku standarnya sendiri.

Fungsi Kode Etik Profesi

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi

Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi bisa menjadi pajangan tulisan berbingkai. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Memberi peluang kepada profesional yang untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi

• Organisasi profesi tidak di lengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dalam suatu kode etik.
• Minimnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi dan juga karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri
• Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur masing-masing profesi.
• Kesadaran yang tidak etis dan moralitas diantara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur masing-masing profesi

Alasan Mengabaikan Kode Etik Profesi:

1. Pengaruh sifat kekeluargaan

2. Pengaruh jabatan

3. Pengaruh konsumerisme

Upaya Yang Mungkin Dilakukan Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi

1. Klausul penundukan pada undang-undang

a) Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan dalam rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.

b) Dalam kode etik profesi dicantumkan ketentuan:“Pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku “.

2. Legalisasi kode etik profesi

a. Dalam rumusan kode etik dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan.

b. Untuk memperoleh legalisasi, ketua kelompok profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu.

c. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengansurat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi:

1. Sanksi moral
2. Sanksi dikeluarkan dari organisasi

Contoh Kasus Pelanggaran Etik Profesi

Pelanggaran Kode Etik IT

Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT adalah makin merebaknya penggunaan internet. Jaringan luas computer tanpa disadari para pemiliknya di sewakan kepada spammer (penyebar email komersial) froudster (pencipta setus tipuan), dan penyabot digital. Contohnya di bandung banyak warnet yang menjadi sarang kejahatan computer. Factor lain yang menjadi pemicu adalah makin merebaknya intelektual yang tidak beretika.

Factor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT

1. tidak berjalannya control dan pengawasan dri masyarakat
2. organisasi profesi tidak di lengkapi denga sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak prepesi sendiri
3. belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya
4. tidak adanya kesadaran etis da moralitas diantara para pengemban profesi TI untuk menjaga martabat luhur profesinya.

SUMBER : 

http://dedid4.blogspot.com/2009/04/pelanggaran-kode-etik-profesi.html

ETIKA PROFESI (TUGAS)

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

Persatuan Wartawan Indonesia selanjutnya dikenal dengan nama PWI adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta bertepatan dengam Hari Pers Nasional. PWI beranggotakan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia Saat ini PWI dipimpin oleh Margiono selaku ketua umum yang menjabat sejak 2013 hingga 2018.

Berdirinya organisasi PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia melalui media dan tulisan. Setelah berdirinya PWI, organisasi serupa juga didirikan. Organisasi tersebut adalah Serikat Penerbit Suratkabar atau SPS pada 8 Juni 1946. Serikat Penerbit Suratkabar mengganti namanya menjadi Serikat Perusahaan Pers pada 2011, bertepatan dengan hari jadi SPS yang ke-65. Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idiil dan komersialnya, mengingat saat itu pers penjajah dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya. Karena jarak waktu pendiriannya yang berdekatan dan memiliki latar belakang sejarah yang serupa, PWI dan SPS diibaratkan sebagai "kembar siam" dalam dunia jurnalistik.

Sebelum didirikan, PWI membentuk sebuah panitia persiapan pada awal awal tahun 1946. Panitia persiapan tersebut dibentuk pada tanggal 9-10 Februari 1946 di balai pertemuan Sono Suko, Surakarta, saat diadakannya pertemuan antar wartawan Indonesia. Pertemuan itu dihadiri oleh beragam wartawan, diantaranya adalah tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan dan pejuang. Pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan, diantaranya adalah

Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang diketuai oleh Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo.

Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan:

1. Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakyat Jakarta),
2. B.M. Diah (Harian Merdeka, Jakarta).
3. Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta).
4. Ronggodanukusumo (Suara Rakyat, Mojokerto).
5. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya).
6. Bambang Suprapto (Penghela Rakyat, Magelang).
7. Sudjono (Surat Kabar Berjuang, Malang)
8. Suprijo Djojosupadmo (Surat Kabar Kedaulatan Rakyat,Yogyakarta).

Delapan orang komisi yang telah dibentuk tersebut selanjutnya dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo, merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional. Komisi beranggotakan 10 orang tersebut dinamakan juga “Panitia Usaha”. Tiga minggu kemudian, Panitia Usaha mengadakan pertemuan kembali di Surakarta bertepatan dengan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung dari 28 Februari hingga Maret 1946. Panitia Usaha mengadakan pertemuan dan membahas masalah pers yang dihadapi. Dari pertemuan itu lah kemudian disepakati didirikannya Serikat Perusahaan Suratkabar dalam rangka mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar yang pendirinya merupakan pendiri PWI.

Bertempat digedung musium pers Solo (saat ini), pada tanggal 9 Februari 1946, diadakan pertemuan untuk membentuk Persatuan Wartawan Indonesia. Tidak pada saat itu tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Gagasan ini baru muncul pada Kongres Ke-16 PWI di Padang. Ketika itu, bulan Desember 1978, PWI Pusat masih dipimpin Harmoko. Salah satu keputusan Kongres adalah mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan tanggal 9 Februari sebagai HPN. Ternyata semua ini harus menunggu tujuh tahun lagi untuk dapat disetujui. Melalui Surat Keputusan Presiden No. 5/1985, maka hari lahir PWI itu resmi menjadi HPN. Boleh jadi ini merupakan usaha lobi tingkat tinggi Harmoko, yang sejak 1983 menjadi Menteri Penerangan. Sebenarnya 9 Februari 1946 memang punya nilai historis bagi komunitas pers di Indonesia. Sebab, pada hari itulah diselenggarakan pertemuan wartawan nasional yang melahirkan PWI, sebagai organisasi wartawan pertama pasca kemerdekaan Indonesia dan menetapkan Sumanang sebagai ketuanya. Namun, PWI bukanlah organisasi wartawan pertama yang didirikan di Indonesia. Jauh sebelum itu, dizaman Belanda sejumlah organisasi wartawan telah berdiri dan menjadi wadah organisasi para wartawan. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah Inlandsche Journalisten Bond (IJB). Organisasi ini berdiri pada tahun 1914 di Surakarta. Pendiri IJB antara lain Mas Marco Kartodikromo yang mengaku muridnya dari Tirto Adhi Surjo, kemudian juga pendiri lainnya adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo, Sosro Kartono dan Ki Hadjar Dewantara. IJB merupakan organisasi wartawan pelopor yang radikal, dimana sejumlah anggotanya sering diadili bahkan ada yang diasingkan ke Digul oleh penguasa kolonial Belanda. Selain IJB, organisasi wartawan lainnya adalah Sarekat Journalists Asia (berdiri 1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), serta Persatoean Djurnalis Indonesia (1940). Berbagai organisasi wartawan tersebut tidak berumur panjang akibat tekanan dari pemerintahan kolonial. Pada tahun 1984, melalui Peraturan Menteri Penerangan Harmoko (Permenpen) No. 2/1984, PWI dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi wartawan atau wadah tunggal, yang boleh hidup di Indonesia adalah PWI. Dan setahun setelah menjadi wadah tunggal, pada 1985 PWI berhasil mengegolkan HPN tersebut.

ASAS ASAS PWI

Pasal  1

(1)  Organisasi  ini  bernama  Persatuan Wartawan  Indonesia, (PWI), didirikan di Solo pada tanggal 9 Februari 1946 untuk waktu yang tidak ditentukan.

(2)  PWI berasaskan Pancasila.

(3)  PWI adalah organisasi Wartawan Indonesia independen dan profesional tanpa memandang baik suku, agama, dan golongan maupun keanggotaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

(1)  Keberadaan PWI  meliputi  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik  Indonesia.

a. PWI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. PWI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi

c. PWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;

d. PWI khusus Solo berkedudukan di Surakarta.

(2) PWI memiliki: Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Kode Etik Jurnalistik; Lambang, Panji, dan Lencana; Hymne dan Mars.

(3) Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode  Etik  Jurnalistik,  Lambang, Panji, Lencana, Hymne dan Mars, ditetapkan oleh Kongres.

Pasal  3

(1) PWI  menerbitkan  Kartu Anggota terdiri atas:

a.  Anggota Muda;

b.  Anggota Biasa;

c.  Anggota Luar Biasa;

d. Anggota Kehormatan.

  

BAB II

TUJUAN DAN UPAYA

Pasal 4

Tujuan PWI adalah:

a. Tercapainya cita-cita bangsaIndonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Terwujudnya kehidupan Pers Nasional yang merdeka, profesional, bermartabat, dan beradab;

c. Terpenuhinya  hak  publik memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;

d. Terwujudnya  tugas   pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 5

(1) Ke dalam, PWI berupaya:

a. Memupuk kepribadian wartawan Indonesia sebagai warga negara  yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat pada konstitusi;

b. Memupuk kesadaran dan komitmen wartawan Indonesia untuk  berperanserta di dalam pembangunan bangsa dan negara;

c. Meningkatkan ketaatan wartawan pada Kode Etik Jurnalistik, dibilitas, dan integritas wartawan dan PWI;

d. Mengembangkan kemampuan profesional wartawan;

e. Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan tugas profesi

f. Memperjuangkan kesejahteraan wartawan.

(2) Keluar PWI berupaya: 

Memperjuangkan terlaksananya peraturan perundang-undangan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjamin pertumbuhan dan pengembangan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat; Menjalin  kerja   sama   dengan  unsur pemerintah, masyarakat, dan organisasi pers di dalam dan di luar negeri; Memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan supremasi hukum.

Pasal 6

(1) Syarat-syarat  menjadi Anggota Muda adalah:

a.   Bekerja sebagai wartawan pada perusahaanmedia yang berbadan hukum;

b.  Tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan.

(2) Untuk menjadi Anggota Biasa PWI seseorang harus memenuhi persyaratan:

a. Mempunyai sertifikat Kompetensi atau dinyatakan Kompeten oleh PWI Pusat;

b. Sudah  menjadi  Anggota  Muda PWI  selama 2 (dua) tahun;

c. Mengajukan permohonan peningkatan status keanggotaan;

d. Menjalankan profesi kewartawanan secara aktif;

e. Bekerja  pada perusahaan media yang berbadan hukum;

f. Tidak  dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan dan asas serta tujuan PWI.

(3) Anggota  Biasa  yang  tidak  aktif  lagi melakukan kegiatan jurnalistik dapat menjadi Anggota Luar Biasa.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan PWI seseorang (Warga Negara Indonesia) harus berjasa luar biasa bagi perkembangan Pers Nasional, khususnya PWI.

Pasal 7

Setiap Anggota PWI berkewajiban:

a. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta keputusan-keputusan organisasi;

b. Menjaga  kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;

c. Menaati Kode Etik Jurnalistik;

d. Membayar uang iuran.

Pasal 8

Anggota PWI dilarang menjadi anggota organisasi wartawan lainnya yang berbadan hukum di tingkat nasional dan daerah.

Susunan Pengurus PWI 2013 – 2018

PENASIHAT :

H. Tarman Azzam (Ketua) (Hr Terbit)

M. Noeh Hatumena (Jurnal Pers Indonesia)

Gusti (Pangeran) Rusdy Effendy (Banjarmasin Post)

M. Soleh Thamrin (Sriwijaya Post)

Tribuana Said (Waspada)

HM Saiful Hadi (LKBN Antara)

Djoko Saksono (Telstra)

Adnan NS (Waspada)

Astrid BS Soerjo (Neraca)

Teddy Kharsadi (Info Pasar)

Banjar Chaeruddin (Sinar Harapan)

PENGURUS HARIAN :

Ketua Umum : Margiono (Jawa Pos)

Ketua Bidang Organisasi : Sasongko Tedjo (Suara Merdeka)

Ketua Bidang Pembinaan Daerah : Atal S Depari (Sportanews.com)

Ketua Bidang Advokasi/Ketua LBH Wartawan : Tri Agung Kristanto (Kompas)

Ketua Bidang Pendidikan : Marah Sakti Siregar (Cek & Ricek)

Ketua Bidang Kerjasama Lembaga : Timbo Siahaan (Jak TV)

Ketua Bidang Luar Negeri : Teguh Santosa (RM Online)

Ketua Bidang Multimedia, Teknologi Informasi : Priyambodo RH (LKBN Antara)

Kepala Sekretariat

Sekretaris Jenderal : Hendry Ch Bangun (Kompas)

Wakil Sekretaris Jenderal : Kiki Iswara (Rakyat Merdeka)

Wakil Sekretaris Jenderal : Marthen Slamet (Koran Jakarta) Rudy Novrianto (Jurnal Pers Indonesia)

Bendahara Umum : Budi R Hakim (Rakyat Merdeka)

Wakil Bendahara Umum : Muhamad Ihsan (Warta Ekonomi)

Komisi Pendidikan : Hendro Basuki (Suara Merdeka)

Anggota : 1. Widodo Asmowiyoto (Pikiran Rakyat) 2. Jimmy Silalahi (Bali TV) 3. Immas Sunarya (TVRI) 4. Artini Suparmo (Jurnal LSPR) 5. Kemal Effendi Gani (SWA) 6. Arief Budi Susilo (Bisnis Indonesia) 7. Fathurachman (Media Kalimantan) 8. Bambang Eka Wijaya (Lampung Pos) 9. Rita Sri Hastuti (Warisan Indonesia) 10. Encub Subekti (SJI)

Komisi Kompetensi Wartawan : Kamsul Hasan (Pos Kota)

Anggota : 1. Djunaedi Tjunti Agus (Suara Karya) 2. Heddy Lugito (GATRA) 3. Naungan Harahap (Pikiran Rakyat) 4. Dirut RRI 5. Dirut TVRI 6. Zulkifli Gani Otto (Fajar) 7. M. Nasir (Kompas) 8. Chaerul Jasmi (Singgalang) 9. Deny Kurnia (Haluan) 10. Deni Soeoed

Departemen-Departemen

Seksi Departemen Wartawan Film, Kebudayaan & Pariwisata : Yusuf Susilo Hartono (Visual Art)

Seksi Wartawan Politik dan Ekonomi : Nasihin Masha (Republika) Putra Nababan (MetroTV)

Direktur Program

Direktur Riset dan Komunikasi Publik : Agus Sudibyo (Jurnal Pers Indonesia). Direktur Televisi dan Radio: Titin Rosmasari (Trans7).

Direktur Media Cyber & Media Sosial : Arifin Asydhad (detikcom)

Direktur Media Cetak : Ratna Susilowati (Rakyat Merdeka)

Direktur Usaha/Kesejahteraan : Muchlis Hasyim (Inilah.com)

Anggota : Nurcholish MA Basyari (Warta Ekonomi) Suprapto (Warta Kota) Yapto Subiyakto (Jurnal Pers Indonesia)

Direktur UKW : Usman Yatim (Madina)

Direktur SJI : Ahmed Kurnia S (InfoPublik)

DEWAN KEHORMATAN

Ketua Merangkap Anggota : H. Ilham Bintang (Cek & Ricek)

Sekretaris Merangkap Anggota: 1. Wina Armada (MNC) 2. Suryopratomo (Metro TV) 3. Indrawadi Tamin (TVRI) 4. Rikard Bagun (Kompas) 5. Karni Ilyas (TV One) 6. Sabam Siagian (Jakarta Post) 7. Ishadi SK(Trans Corp) 8. Asro Kamal Rokan (Jurnas)‎

KONFEDERASI WARTAWAN ASEAN (CAJ)

Sekretaris Tetap : A. Kusaeni (LKBN Antara)

Wakil Sekretaris Tetap : Rahmad Nasution (LKBN Antara)

Direktur : Bob Iskandar (Radio RKM)

Direktur : Solon Sihombing (INC TV USA)‎

SIWO Pusat

Penanggung Jawab : Raja Parlindungan Pane (The 1st Time)

Ketua Harian : AA GWA Ariwangsa (Suara Karya)

Wakil Ketua : Mardjan Zen (Pikiran Rakyat)

Sekretaris : Firmansyah Gindo (RRI)

Anggota : Dede Isharudin (Bola) Dede Hermawan (RM) Tommy Yosrifal (ANTV)‎‎

YAYASAN DANA BAKTI‎ PWI

Pendiri : Jakob Oetama, Dahlan Iskan, Chairul Tanjung

Pembina : Sofyan Lubis, Ishadi SK, Alwi Hamu

Pengawas : Soleh Thamrin, Syafik Umar, Baedhowi Adnan

Pelaksana : Kiki Iswara, Moh. Ihsan, Marthen Selamet Susanto

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Wartawan_Indonesia

http://sejarahkita.blogspot.com/2010/02/persatuan-wartawan-indonesia-dan-hari.html

www.pwi.or.id